Analisis Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sekarang ini sudah banyak perusahaan – perusahaan yang berdiri di Indonesia. Dari setiap perusahaan yang berdiri pasti memiliki rencana keuangan yang berbeda – beda guna memajukan setiap usaha dari perusahaan tersebut. Dan pihak – pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan perlu untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan melalui catatan laporan keuangannya. Untuk dapat memproleh gambaran tentang perkembangan finansial suatu perusahaan, perlu mengadakan analisa atau interprestasi terhadap data finansial dari perusahaan bersangkutan, dimana data finansial itu tercermin didalam laporan keuangan. Ukuran yang sering digunakan dalam analisa finansial adalah ratio.

Laporan Keuangan dibuat agar dapat digunakan suatu kegunaan yang penting adalah dalam menganalisis kesehatan ekonomi perusahaan. Menurut Kown ( 2004 ; 107 ) : “ Hasil dari menganalisis laporan keuangan adalah rasio keuangan berupa angka-angka dan rasio keuangan harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan”.

Dari hal tersebut maka penting bagi suatu perusahaan untuk melakukan suatu analisis laporan keuangan terhadap perusahaan yang didirikan. Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Bahkan dengan tersedianya program-program komputer, seperti spreadsheet atau program-program akuntansi, atau program-program yang khusus ditulis untuk tujuan laporan keuangan, perhitungan rasio-rasio keuangan menjadi hal yang mudah dilakukan, dan bisa dilakukan secara rutin. Tantangan analis bukan melakukan perhitungan semacam itu, melainkan melakukan analisis dan menginterpretasikan rasio-rasio keuangan yang muncul. Dan satu tujuan dari analisis laporan keuangan menggunakan kinerja perusahaan yang lalu untuk memperkirakan bagaimana akan terjadi dimasa yang akan datang.

  

Landasan Teori

·         Menurut S. Munawir ( 2004 : 2 )

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak – pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”.

·         Menurut Budi Raharjo ( 2005 : 1 )

“Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer / pimpinan perusahaan atas yang dipercayakan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan (stockholders) diluar perusahaan, pemilik perusahaan, pemerintah, kreditur dan pihak lainnya”.

·         Menurut Miswanto dan Eko Widodo ( 1998 : 80 )

“Laporan keuangan merupakan media informasi yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan untuk melaporkan keadaan dan posisi keuangannya kepada pihak–pihak yang berkepentingan, terutama bagi pihak kreditur, investor, dan pihak manajemen dari perusahaan itu sendiri”.

·         Menurut Subramanyam et al. (2005: 3)

“Analisis laporan keuangan merupakan analisis dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis”.

PEMBAHASAN

A.    Definisi Rasio Keuangan

Menurut Van Horne ( 2005 : 234) “Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kita menghitung berbagai rasio karena dengan cara ini kita bisa mendapat perbandingan yang mungkin akan berguna daripada berbagai angka mentahnya sendiri”.

Menurut Kown (2004: 108) Rasio keuangan setidaknya dapat memberikan jawaban atas empat pertanyaan yaitu :

·         Bagaimana Likuiditas Perusahaan

·         Apakah Manajemen efektif menghasilkan laba operasi atas aktiva

·         Bagaimana perusahaan didanai

·         Apakah pemegang saham biasa mendapatkan tingkat pengembalian yang cukup.

Menurut Sumber datanya Van Horne ( 2005 : 234) : Angka rasio dapat dibedakan atas :

·         Rasio – rasio neraca ( Balance Sheet Ratio ), yaitu ratio – ratio yang disusun dari data yang berasal dari neraca, misalnya current ratio, acid test ratio, current asset to total asset ratio, current liabilities to total asset ratio dan lain sebagainya.

·         Rasio – rasio Laporan Laba Rugi ( Income Statement Ratio ), ialah data yang disusun dari data yang berasal dari income statement, misalnya gross profit, net margin, operating margin, operating ratio dan sebagainya.

·         Rasio –rasio antar Laporan Keuangan ( Intern Statement Ratio), ialah ratio –ratio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan data lainya berasal dari income statement, misalnya asset turnover, Inventory turnover, receivable turnover, dan lain sebagainya.

B.     Jenis – Jenis Rasio Keuangan

Rasio keuangan dapat dibagi kedalam tiga bentuk umum yang sering dipergunakan yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas (Leverage), dan Rasio Rentabilitas.

a.       Ratio Likuiditas (Liquidity Ratio)

Merupakan Ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajian financial jangka pendek yang berupa hutang – hutang jangka pendek (short time debt) Menurut Van Horne: ”Sistem Pembelanjaan yang baik Current ratio harus berada pada batas 200% dan Quick Ratio berada pada 100%”. Adapun yang tergabung dalam rasio ini adalah :

·         Current Ratio ( Rasio Lancar)

·         Quick Ratio ( Rasio Cepat )

·         Cash Ratio ( Rasio Lambat)

b.      Ratio Solvabilitas

Rasio ini disebut juga Ratio leverage yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang rasio ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (Bank). Adapun Rasio yang tergabung dalam Rasio Leverage adalah :

·         Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

·         Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

c.       Ratio Rentabilitas

Rasio ini disebut juga sebagai Ratio Profitabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan, profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Adapun yang tergabung ke dalam ratio ini yaitu:

·         Gross Profit Margin ( Margin Laba Kotor)

·         Net Profit Margin (Margin Laba Bersih)

·         Earning Power of Total investment

·         Return on Equity (Pengembalian atas Ekuitas)

Berikut ini adalah perhitungan dari contoh laporan keuangan suatu perusahaan (PT. Gudang Garam Tbk Tahun 2007 - 2008)

Perhitungan :

Rasio Likuiditas

1.      Current Ratio

Tahun 2008

= (Aktiva Lancar / Hutang Lancar)

= (Rp 17.955.845 / Rp 9.437.259)

= 1,90

Tahun 2007

= (Aktiva Lancar / Hutang Lancar)

= ( Rp 15.027.032 / Rp 7.697.918)

= 1,95

2.      Quick Ratio

Tahun 2008

= ((Aktiva Lancar - Persediaan) / Hutang Lancar)

= ((Rp. 17.955.845- Rp 14.016.039) / Rp. 9.437.259)

= 0,42

Tahun 2007

= ((Aktiva Lancar - Persediaan) / Hutang Lancar)

= ((Rp 15.027.032 – Rp 11.877.086) / Rp 7.697.918)

=0,41

Rasio Solvabilitas

1.      Total  Debt to Total Capital Assets

Tahun 2008

= (Hutang Lancar + Hutang Jangka Panjang / Total Aktiva )

= ( Rp 10.359.076 / Rp. 24.904.022 )

=  0,42

Tahun 2007

= (Hutang Lancar + Hutang Jangka Panjang / Total Aktiva )

= (Rp 8.474.564 / Rp 21.878.013)

= 0,39

2.       Total  Debt to Total Equity Ratio

Tahun 2008

= (Hutang Lancar + Hutang Jangka Panjang / Jumlah Modal Sendiri)

= ( Rp 10.359.076 / Rp 14.530.132)

=  0,71

Tahun 2007

= (Hutang Lancar + Hutang Jangka Panjang / Jumlah Modal Sendiri)

= (Rp 8.474.564 / Rp 13.386.776)

= 0,63

Rasio Rentabilitas

1.      Gross Profit Margin

Tahun 2008

= (Penjualan Neto – HPP / Penjualan Neto)

= (Rp 15.056.347 – Rp 12.629.097 / Rp 15.056.347)

= 0,16 atau 16%

Tahun 2007

= ( Penjualan Neto – HPP / Penjualan Neto)

= ( Rp 13.419.733 – Rp 10.934.085 / Rp 13.419.733)

= 0,19 atau 19%

2.      Net Profit Margin

Tahun 2008

= (Laba Setelah Pajak / Penjualan Netto)

= (Rp. 892.354 / Rp. 15.056.347)

= 0,059 atau 5,9 %

Tahun 2007

= (Laba Setelah Pajak / Penjualan Netto)

= ( Rp 709.865 / Rp 13.419.733)

= 0,052 atau 5,2 %

PENUTUP

Kesimpulan

Dari data laporan keuangan tersebut, dapat dilihat hasil dari perhitungan yang menggunakan rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio leverange dan rasio rentabilitas. Dari ketiga rasio tersebut, didapatkan hasil perhitungannya yaitu Current Rasio tahun 2008 sebesar 1,90 sedangkan di tahun 2007 sebesar 1,95 dan Quick Ratio tahun 2008 sebesar 0,42 sedangkan tahun 2007 0,41. Pada rasio solvabilitas yaitu  total  debt to total capital assets di tahun 2008 sebesar 0,42 sedangkan tahun 2007 sebesar 0,39 dan pada total  debt to total equity ratio tahun 2008 sebesar 0,71 dan tahun 2007 sebesar 0,63. Dan perhitungan rasio yang terakhir menggunakan rasio rentabilitas, yang dapat diketahui bahwa net profit margin pada tahun 2008 sebesar 5,9% dan 2007 sebesar 5,2%  sedangkan pada gross profit margin di tahun 2008 sebesar 16% dan di tahun 2007 19%. Bisa disimpulkan bahwa selisih perhitungan dari tahun 2007 hingga 2008 bisa berubah – ubah sesuai dengan perhitungan rasionya.

DAFTAR PUSTAKA

Syafrizal Helmi.2009.Rasio – Rasio Keuangan Perusahaan. (online) http://shelmi.wordpress.com/2009/03/04/rasio-%E2%80%93-rasio-keuangan-perusahaan/

Diakses : 04 Maret 2009

Nuraidah Rismayanti.2013.Laporan Keuangan PT.Gudang Garam Tbk. (online) http://nuraidahrismayanti.wordpress.com/2013/11/25/laporan-keuangan-pt-gudang-garam-tbk/

Diakses : 25 November 2013

Rosita Oktaviani.2011.Analisis Laporan Keuangan. (online) http://rositaoktavianirusma.blogdetik.com/2011/08/14/analisis-laporan-keuangan/

Diakses : 14 Agustus 2011

Faisal Assasin.2009.Landasan Teori. (online) http://faisalassasin.blogspot.com/2009/10/bab-ii-landasan-teori-2.html

Diakses : 24 Oktober 2009

Download Pdf : http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20191/3/Chapter%20II.pdf

Tugas Softskill Bahasa Indonesia - Remunerasi

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang – Undang No. 17/2007, tentang Rencana Pembangunan Nasional jangka panjang 2005 – 2025 dan Peraturan Meneg PAN, Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008, tentang Pedoman umum Reformasi birokrasi. Kebijakan Remunerasi diperuntukan bagi seluruh Pegawai negeri di seluruh lembaga pemerintahan. Remunerasi berdasarkan kamus bahasa Indonesia artinya imbalan atau gaji. Dalam konteks Reformasi Birokrasi, pengertian Remunerasi adalah penataan kembali sistem penggajian yang dikaitkan dengan sistem penilaian kinerja. Dilatarbelakangi oleh kesadaran sekaligus komitmen pemerintah untuk mewujudkan clean and good governance. Namun pada tataran pelaksanaannya, perubahan dan pembaharuan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut tidak mungkin akan dapat dilaksanakan dengan baik (efektif) tanpa kesejahteraan yang layak dari pegawai yang mengawalinya. Perubahan dan pembaharuan tersebut dilaksanakan untuk menghapus kesan pemerintahan yang selama ini dinilai buruk. Antara lain ditandai oleh indikator:

·                     Buruknya kualitas pelayanan publik.

·                     Sarat dengan perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

·                     Rendahnya kualitas disiplin dn etos kerja aparatur negara.

·                     Kualitas manajemen pemerintahan yang tidak produktif.

·                     Kualitas pelayanan publik yang tidak akuntabel dan tidak transparan.

                                                                                                                         

Remunerasi mengandung dua unsur yaitu kompensasi dan komisi (bonus). Komisi dan kompensasi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan motivasi kepada tenaga kerja untuk meningkatkan prestasi kerja, serta efisiensi dan efektivitas produksi. Oleh karena itu, bila kompensasi diberikan secara benar, para karyawan akan lebih terpuaskan dan termotivasi untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Komisi adalah imbalan pada tenaga kerja berupa persentase keuntungan dari jasa atau produk yang terjual, sebagai penghargaan dari hasil penjualan. Sedangakan kompensasi adalah semua yang diterima baik berupa fisik atau non fisik, dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan obyek yang dikecualikan dari pajak pendapatan.

PEMBAHASAN

Pengertian Remunerasi

Remunerasi adalah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang telah dikerjakannya. Biasanya bentuk remunerasi diasosiasikan dengan penghargaan dalam bentuk uang (monetary rewards), atau dapat diartikan juga sebagai upah atau gaji.

Definisi Remunerasi Menurut Para Ahli

Mochammad Surya ( 2004:8) menyebutkan bahwa “ Remunerasi mempunyai pengertian berupa “sesuatu” yang diterima pegawai sebagai imbalan dari kontribusi yang telah diberikannya kepada organisasi tempat bekerja. Remunerasi mempunyai makna lebih luas daripada gaji, karena mencakup semua imbalan, baik yang berbentuk uang maupun barang, baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung, dan baik yang bersifatruitn maupun tidak rutin, imbalan langsung terdiri dari gaji/upah, tunjangan jabatan,tunjangan khusus, bonus yang dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan prestasi dan berbagai jenis bantuan terdiri dari fasilitas, kesehatan, dana pensiun, gaji, cuti, santunan musibah.”

Kusnaedi mendefinisikan remunerasi sebagai imbalanatau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja sebagai akibat dari prestasiyang telah diberikannya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa remunerasi merupakan rewards atau imbalan dari perusahaan kepada karyawan atasusaha dan kinerjanya baik dalam bentuk financial ataupun non-financial yang tujuannya untuk mensejahterakan karyawan tersebut.

Maksud dan Tujuan Kebijakan Remunerasi

Para aparatur negara adalah bagian dari Pemerintahan. Maka dalam konteks Reformasi birokrasi dilingkungan tersebut, upaya untuk menata dan meningkatkan kesejahteraan para pegawai adalah merupakan kebutuhan yang sangat elementer, mengingat kaitannya yang sangat erat dengan misi perubahan kultur pegawai (Reformasi bidang kultural). Sehingga dengan struktur gaji yang baru (nanti), setiap pegawai diharapkan akan mempunyai daya tangkal (imunitas) yang maksimal terhadap rayuan atau iming-iming materi (kolusi).

Pihak yang Mendapatkan Remunerasi

Sesuai dengan Undang-undang No. 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 dan Peraturan Meneg PAN, Nomor:PER/15/M.PAN/7/2008, tentang Pedoman umum Reformasi birokrasi. Kebijakan Remunerasi diperuntukan bagi seluruh Pegawai negeri di seluruh lembaga pemerintahan. Yang berdasarkan urgensinya dikelompokan berdasarkan skala prioritas ke dalam tiga kelompok :

·         Prioritas pertama adalah seluruh Instansi Rumpun Penegak Hukum, rumpun pengelola Keuangan Negara, rumpun Pemeriksa dan Pengawas Keuangan Negara serta Lembaga Penertiban Aparatur Negara.

·         Prioritas kedua adalah Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, sumber penghasil penerimaan Negara dan unit organisasi yang melayani masyarakat secara langsung termasuk Pemerintah Daerah (PEMDA).

·         Prioritas ketiga adalah seluruh kementerian/lembaga yang tidak termasuk prioritas pertama dan kedua.

Landasan Hukum Kebijakan Remunerasi

Berikut adalah landasan hukum yang mendasari kebijakan tentang pemberian remunerasi, yaitu:

§  UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.

§  UU No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No.8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Yang salah satu substansinya menyatakan bahwa setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil & layak sesuai dengan beban pekerjaan & tanggung jawabnya. (Pasal 7, UU No.43 tahun 1999).

§  Undang-undang No. 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025. Khususnya pada Bab IV butir 1.2, huruf E. Yang menyatakan bahwa  “Pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui Reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan tata pemerintahan yanq baik. Di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dibidang bidang lainnya“.

§  Perpres No.7 tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

§  Konvensi ILO No. 100; Diratifikasi pada tahun 1999, bunyinya ‘Equal remuneration for jobs of equal value’ (Pekerjaan yang sama nilai atau bobotnya harus mendapat imbalan yang sama).

Sedangkan yang menjadi payung hukum pemberian remunerasi di Kementerian Hukum dan HAM RI adalah Peraturan Presiden No. 40 tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Peraturan tersebut juga dicantumkan nominal tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatannya (Job Class) masing-masing.

 Mengenai pelaksanaan pemberian remunerasi telah tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-18 KU.01.01. tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Yang perlu diperhatikan dalam pemberian remunerasi di Kementerian Hukum dan HAM RI, tertera dalam bab 2 mengenai komponen penentu besaran tunjangan kinerja yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-18 KU.01.01. tahun 2011.

Dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan 3 komponen, yaitu:

a.       Target kinerja yang dihitung menurut kategori dari nilai capaian Standar Kinerja Pegawai (SKP)

b.      Kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI serta cuti yang dilaksanakan oleh pegawai; dan

c.       Ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa :

a.       Tunjangan kinerja dibayarkan secara proporsional berdasarkan kategori dan nilai capaian SKP;

b.      Ketentuan mengenai kategori dan nilai capaian SKP sebagaiamana dimaksud dalam pasal 3 huruf a serta penerapannya diatur dalam Peraturan Menteri.

Besaran tunjangan kinerja yang akan diterima tidak mutlak sama dengan besaran yang ditetapkan sesuai grade karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya jumlah kehadiran (telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-18 KU.01.01. tahun 2011). Selain itu di masa yang akan datang, besaran tunjangan kinerja bisa naik atau juga bisa turun, tergantung dari hasil penilaian Tim Evaluasi Independen.

Tahap Pelaksanaan Remunerasi

Pentahapan Remunerasi dari awal kegiatan (pengumpulan data) sampai dengan tahap legislasi (penerbitan undang-undang) adalah :

1)      Analisa jabatan.

2)      Pengumpulan data jabatan.

3)      Evaluasi jabatan dan Pembobotan.

4)      Grading atau penyusunan struktur gaji baru.

5)      Job pricing atau penentuan harga jabatan.

6)      Pengusulan peringkat dan harga jabatan kepada Presiden (oleh Meneg PAN).

Kriteria Kebijakan dan Sistem Remunerasi Efektif

Kriteria Remunerasi:

·         Adil (Fair)

·         Mendorong Motivasi

·         Kompetitif (Bersaing)

·         Tepat

·         Memenuhi Ketentuan UU & PP Yang Berlaku

Sistem Remunerasi yang Efektif

Remunerasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan reformasi. Pengamat administrasi negara dari UGM Sofyan Effendi menyoroti pelaksanaan reformasi yang sudah dilaksanakan instansi pusat, dimana kementerian atau lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi lebih fokus kepada peningkatan remunerasi. Sehingga peningkatan remunerasi terjadi tanpa diikuti reformasi birokrasi. Akibatnya ”terjadi gejala birokrasi biaya tinggi, tetapi kinerja rendah” baik di instansi pusat maupun daerah. Agar hal ini tidak terjadi, Pengamat Kebijakan Publik Andrinof Chaniago itu mengatakan, pemerintah seharusnya melakukan perbaikan di kualitas dan mutu aparatur negaranya itu sendiri sebelum fokus ke remunerasinya.

Remunerasi akan efektif jika dilaksanakan bersamaan dengan penerapan manajemen kepegawaian yang berorientasi pada kinerja, sehingga ada kejelasan tentang apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai, serta ukuran atau target kinerja yang bagaimana yang harus dicapai, dengan demikian setiap pegawai memahami bahwa untuk mendapatkan imbalan tertentu harus mencapai kinerja tertentu pula. Selain itu, untuk efektifitas remunerasi perlu dilakukan pembinaan mental terhadap PNS yang terbiasa berperilaku korup bila diberikan amanah, dan menyiapkan sanksi bagi PNS yang tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya.

Prinsip Dasar Kebijakan Remunerasi

Prinsip dasar kebijakan Remunerasi adalah adil dan proporsional. Artinya kalau kebijakan masa lalu menerapkan pola sama rata (generalisir), sehingga yang tidak berkompeten juga mendapatkan penghasilan yang sama. Maka dengan kebijakan Remunerasi, besar penghasilan (reward) yang diterima oleh seorang pejabat akan sangat ditentukan oleh bobot dan harga jabatan yang disandangnya.

Kasus

“Ada Kasus Dhana, Kemenkeu Kaji Ulang Remunerasi”

Merdeka.com - Seakan tak mau terulang kasus Dhana, pegawai pajak yang diduga menggelapkan pajak masyarakat, Kementrian Keuangan akan mengkaji ulang sistem (review)  remunerasi pegawai.

Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menjelaskan, dengan adanya review tersebut bukan hanya untuk mengantisipasi kasus seperti Dhana, tapi juga menjadikan produktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) meningkat.

"Pola sistem bekerjanya, berpikirnya, harus ditingkatkan sehingga produktivitasnya meningkat. Kalau produktivitasnya meningkat, nanti salah satu bentuk yang bisa ditindak lanjuti adalah remunerasinya disesuaikan," ungkap Agus ketika ditemui di Kementrian Keuangan, Jakarta, Jumat (2/3).

Agus menyebutkan akan ada sekitar delapan langkah perubahan yang akan dikaji kembali, namun Agus tidak memastikan langkah itu sepenuhnya akan mengarah langsung ke proses remunerasi kementrian lembaga yang sedang dikaji.

"Di dalam langkah perubahan itu kalau ada kemajuan, itu bisa dilakukan remunerasi (lagi)," tambahnya

Sebelumnya Agus juga mengatakan, PNS di lingkungan kementerian atau lembaga tidak boleh mempunyai usaha atau berbisnis sampingan. Jika ada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang ingin menjalankan bisnis, harus terlebih melapor ke pimpinan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dilihat dari kasus yang terjadi meskipun pemerintah sudah membuat kebijakan “Remunerasi” untuk pegawai khususnya untuk para pekerja PNS, kebijakan remunerasi  masih saja memiliki kekurangan. Dan dari kasus tersebut menteri keuangan mengkaji ulang tentang sistem remunerasi yang dibuat agar hal tersebut tidak terulang lagi. Menteri Keuangan menjelaskan, dengan me-review sistem remunerasi bisa mengantisipasi kasus seperti Dhana, juga menjadikan produktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) meningkat. Menteri keuangan mengatakan dengan melakukan review pada remunerasi akan ada delapan langkah perubahan yang dikaji ulang, namun menteri keuangan belum bisa memastikan langkah tersebut akan mengarah langsung ke proses remunerasi  kementrian lembaga yang sedang dikaji.

Saran

Menurut saya, kebijakan yang dibuat pemerintah yaitu kebijakan remunerasi masih belum bisa dikatakan efektif dan efesien karena kebijakan remunerasi masih belum mampu mencegah perilaku pegawai (PNS) yang melakukan korupsi. Dalam hal ini pemerintah harus lebih tegas dalam membuat kebijakan remunerasi dan tidak segan memberikan sanksi yang berat untuk para pegawai yang melakukan korupsi. Pemerintah juga bisa lebih menyesuaikan dalam sistem penggajian pegawai dengan sistem penilaian kinerja dengan tujuan untuk memacu prestasi dan motivasi kerja, dan juga didalam sistem remunerasi harus terlihat transparansi (seperti sistem penggajian) supaya dapat memperkecil tingkat perilaku pegawai yang korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Idris Rusadi Putra.2012. Ada Kasus Dhana Kemenkeu Kaji Ulang Remunerasi. (online) http://www.merdeka.com/peristiwa/ada-kasus-dhana-kemenkeu-kaji-ulang-remunerasi.html. Diakses : 02 Maret 2012

Irfan Sagala.2013.Makna dan Tujuan Remunerasi. (online) http://irfansagala.blogspot.com/2013/03/makna-dan-tujuan-remunerasi.html. Diakses : Maret 2013

Marisa Wadji.2013.Mengenal Istilah Remunerasi. (online) http://bunda-bisa.blogspot.com/2013/03/mengenal-istilah-remunerasi.html. Diakes : Maret 2013

Nur Rohmah.2012. Implementasi Remunerasi Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil. (online) http://theadventureofnur.blogspot.com/2012/03/implementasi-remunerasi-terhadap.html. Diakses : 14 Maret 2012

Rahmi Kalida.2013.Teori Remunerasi. (online) http://www.scribd.com/doc/132140071/Teori-Remunerasi. Diakses : 24 Maret 2013

Satria Kurniawan.2011.Materi Kuliah Manajamen. (online)

http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2011/10/11/materi-kuliah-remunerasi-402624.html. Diakses : 11 Oktober 2011

Sudirman Sultan, SP., MP.2013.Remunerasi Akankah Meningkatkan Kinerja PNS. (online) http://polhuthutwidyaiswara.blogspot.com/2013/07/remunerasi-akankah-meningkatkan-kinerja.html. Diakses : 25 Juli 2013